BIAYA  PANJAR PERKARA DAN CONTOH SURAT PERMINTAAN BIAYA PANJAR PERKARA

Berita, BERITA ONLINE, Ekonomi dan Perekonomian, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Hukum, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, Jurnal Kampus, Kebijakan Publik, Nasional, Penelitian, Investigasi dan Pengamatan, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, Teori, Terminologi, Uncategorized, Varia Peradilan|by

BIAYA  PANJAR PERKARA DAN CONTOH SURAT PERMINTAAN BIAYA PANJAR PERKARA   Uang Panjar  Perkara atau Biaya Panjar Perkara yang harus dibayarkan pada

TANGGAPAN ATAS SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA BERKAITAN DENGAN KLARIFIKASI BONGKAR MUAT BARANG  

Berita, BERITA ONLINE, Desa dan Kota, Ekonomi dan Perekonomian, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Hukum, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, Kebijakan Publik, Nasional, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, Sosial Kemasyarakatan, Teori, Terminologi, Uncategorized|by

TANGGAPAN ATAS SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA BERKAITAN DENGAN KLARIFIKASI BONGKAR MUAT BARANG     Jakarta, 22  Agustus   2014 Nomor       :

CONTOH SURAT KUASA UNTUK MENGAMBIL SALINAN PUTUSAN RESMI

Berita, BERITA ONLINE, Desa dan Kota, Ekonomi dan Perekonomian, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Hukum, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, Kebijakan Publik, Nasional, Penelitian, Investigasi dan Pengamatan, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, Sosial Kemasyarakatan, Teori, Terminologi, Uncategorized, Varia Peradilan|by

CONTOH SURAT KUASA UNTUK MENGAMBIL SALINAN PUTUSAN RESMI   SURAT KUASA KHUSUS Nomor: 51/AHH&Ass./PN.Jaktim/X/2018   Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama 

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) TAHUN 2018 HUKUM ACARA PIDANA

Berita, BERITA ONLINE, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Hukum, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, Kebijakan Publik, Kriminal, Nasional, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, Sosial Kemasyarakatan, Teori, Terminologi, Uncategorized, Varia Peradilan|by

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) TAHUN 2018 HUKUM ACARA PIDANA    UNIVERSITAS MPU TANTULAR FAKULTAS HUKUM   Fakultas           : HUKUM Jurusan            : Ilmu

CONTOH SURAT PERINGATAN DARI PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB KERJA OLEH  KARYAWAN

Adat Istiadat, Berita, BERITA ONLINE, Desa dan Kota, Ekonomi dan Perekonomian, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Hukum, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, Kebijakan Publik, Nasional, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, Sosial Kemasyarakatan, Teori, Terminologi, Uncategorized, Varia Peradilan|by

CONTOH SURAT PERINGATAN DARI PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB KERJA OLEH  KARYAWAN   SURAT PERINGATAN I (PERTAMA)   Jakarta, 24 September 2014

FENOMENA HUKUM TATA NEGARA SEBAGAI HUKUM POSITIF

Berita, BERITA ONLINE, Filsafat, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Hukum, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, Kebijakan Publik, Nasional, Pengabdian Masyarakat, Politik, Serba Serbi, Sosial Kemasyarakatan, Teori, Terminologi, Uncategorized, Wawasan Kebangsaan|by

FENOMENA HUKUM TATA NEGARA SEBAGAI HUKUM POSITIF   Van Vollenhoven di dalam tulisannya yang berjudul  “Thoerbecke en het Administratief recht”  mengatakan bahwa

PRINSIP PRECEPTUAL SELECTIVITY   DAN TUJUAN LUHUR PRESIDEN JOKO WIDODO

Adat Istiadat, Berita, BERITA ONLINE, Desa dan Kota, Ekonomi dan Perekonomian, Filsafat, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Hukum, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, Kebijakan Publik, Nasional, Pengabdian Masyarakat, Politik, Serba Serbi, Sosial Kemasyarakatan, Teori, Terminologi, Uncategorized, Wawasan Kebangsaan|by

PRINSIP PRECEPTUAL SELECTIVITY   DAN TUJUAN LUHUR PRESIDEN JOKO WIDODO    Dalam prinsip “Preceptual Selectivity”, dianut sikap politik yang cenderung membatasi diri secara

KOMITMEN PERJUANGAN DAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA

Adat Istiadat, Berita, BERITA ONLINE, Desa dan Kota, Ekonomi dan Perekonomian, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Hukum, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, Kebijakan Publik, Nasional, Pengabdian Masyarakat, Politik, Serba Serbi, Sosial Kemasyarakatan, Teori, Terminologi, Uncategorized, Wawasan Kebangsaan|by

KOMITMEN PERJUANGAN DAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA     Kekuatan “KEHENDAK RAKYAT” untuk turut terlibat aktif dalam perjuangan memprotes dan melakukan perlawanan terhadap