by

Dr. KH. RDN. Nur Alif Fiqri, S.H, menugaskan Aep Saepudin dan Ahmad Fa’ik Denhaji untuk mengurus tanah keluarga besar Ratoe Woelandari di Cineam Ancol Tasikmalaya

 

Jabar-KH. Dr. Raden Nur Alif Fiqri, S.H., konsultan dan direktur utama PT. Putu Prabu Kian Santang menugaskan pengurusan tanah di bilangan Cineam Kabupaten Tasikmalaya kepada Aep Saepudin dan Ahmad Fa’ik Denhaji.

Berdasarkan surat resmi dari KH. Nur Alif Fiqri berisi tugas untuk menghadap kepada instansi terkait di lokasi tanah EIGENDEM VERPONDING nomor 108 terletak di daerah Cineam Ancol Kabupaten Tasikmalaya.

Guna untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Tugas dalam mengurus permasalahan tanah hak milik Keluarga Besar De Groot dan Ratoe Wulandari, EIGENDEM VERPONDING khusus 108 eluas 19.630.000 M² sesuai arsip terlampir yang ada di pihak ahli waris, untuk membahas lahan Hak Ahli Waris untuk sosialisasi dan verifikasi tanah tersebut kepada instansi terkait di lahan tersebut. Demikian disampaikan oleh Dr. KH. Raden Nur Alif Fiqri kepada para media di Jabar, Senin (21/12/2020).

Untuk lebih jelasnya bisa menghubungi PT. Putu Prabu Kian Santang di Jalan Mandor Senan Cikukulu RT. 03 RW. 02 Cipenjo Cileungsi Kabupaten Bogor 16820 telepon 021-804472018
email@ptputuprabukiansantang@gmail.com

Berikut keterangan terkait:

Tahun 2017 PT. Cakra telah menggunakan kontrak tanah tersebut dibarengi oleh BPN dengan dasar surat HGB, HGU dan HP. Surat tersebut dibuat tahun 1997 berarti pada tahun 2017 sudah genap 20 tahun. Perusahaan tersebut bergerak di bidang perkebunan karet.

Untuk informasi masyarakat di sini tidak ada masalah dengan PT. Putu Prabu Kian Santang dan Ahli Waris, intinya mendukung dan betul mengakui bahwa ini adalah tanah kita. Cuma ada beberapa instansi terkait seperti PT dan atau perusahaan seperti Pertamina, pertambangan liar dan PLTA mengakui bahwa itu adalah tanahnya dan sudah membebaskan. Membebaskan itu bukan berarti menganti rugi karena Kami sebgai Ahli Waris belum pernah di berikan atau menerima uang apapun seperti konpensasi dan pembebasan Lahan dan ganti rugi Satu Rupiah pun tidak diberikan kepada Kami.

Walaupun itu tanah negara tapi berdiri di tanah ahli waris yang mutlak, negara harus membayar 30 % sesuai undang-undang.

Laporan: Jalal

News Feed