by

Prof AS Hikam: Raperpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Harus Diawasi Masyarakat Sipil

-Berita-9 views

Jakarta, jurnas.id – Guru Besar President University, Prof AS Hikam, setuju dengan pengawasan masyarakat sipil terhadap segala pembuatan aturan hukum di negara ini.

Termasuk pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

Menurut Hikam, pengawasan terhadap pembuatan regulasi bukan hanya dilakukan DPR, tapi juga oleh elemen sipil.

“Saya sepakat bahwa di dalam era paska-reformasi justru yang harus diperteguh saat ini masyarakat sipil memberikan kontrol ke pemerintah dan DPR,” ujar Hikam dalam webinar ‘TNI dan Terorisme: Menguji Perpres Pelibatan TNI Dalam Penanganan Terorisme’, yang digelar Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina, Rabu (18/11/2020).

“Pengawasan-pengawasan terhadap pembuatan undang-undang atau aturan itu tidak mungkin hanya diserahkan ke parlemen atau masyarakat politik, tapi harus juga pada masyarakat sipil,” imbuhnya.

Terkait Raperpres, Hikam merasa aneh dengan sikap TNI yang cukup puas draf regulasi tersebut.

Jika pemerintah benar-benar hendak melibatkan TNI secara total, demi optimalnya penanganan persoalan terorisme, menurutnya bukan hanya perpres yang nantinya hadir sebagai payung hukum.

Melainkan aturan yang lebih komprehensif, dan posisinya lebih kuat serta mengikat.

Apalagi ia memandang terorisme sebagai kejahatan serius yang mengancam keamanan nasional, yang juga perlu diantisipasi secara serius.

“Saya merasa aneh pelibatan TNI ini hanya dalam tatanan perpres kenapa nggak perbaiki undang-undangnya saja atau buat UU baru yang mengatur secara rinci atau tentang pemulihan oleh TNI. Saya lihat TNI kenapa kok sudah puas hanya dengan perpres ini saja,” jelas dia.

“Kayaknya memang ini soal bukan sesuatu yang punya dampak strategis nasional,” sambung Hikam.

News Feed