by

LIPI Nilai Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Tidak Jelas dan Aneh

-Berita-30 views

Jakarta, jurnas.id – Pengamat militer Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muhammad Haripin menilai banyak hal yang tak tuntas dijelaskan dalam Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

Seperti saat menentukan eskalasi ancaman, sehingga TNI perlu melakukan penindakan atau dilibatkan dalam membasmi teroris, bersama-sama penegak hukum.

“Soal penentuan eskalasi ancaman, mengenai proses penentuan mekanisme eskalasi tinggi. Apakah pihak terkait harus duduk bersama-sama untuk menentukannya, baru boleh TNI bertindak?”. Ini yang perlu dipertegas sehingga tidak muncul anggapan bahwa aturan tersebut tidak jelas dan aneh,” ujar Haripin, dalam webinar ‘Menimbang Pelibatan TNI dalam Memberantas Terorisme; Perspektif Hukum & HAM’, yang digelar Institut Demokrasi Republikan (IDR) Sabtu, (14/11/2020).

“Dalam situasi deadlock ini, katakanlah, bagaimana pemecahannya? Perpres ini tidak memiliki mekanisme penyelesaiannya jika terdapat beda pendapat,” imbuhnya.

Karena itu, menurutnya wajar jika ada kecurigaan terhadap isi dari Rancangan Perpres. Sebab, kata dia bisa saja TNI melakukan penindakan sepihak, tanpa melibatkan atau tak berkoordinasi dengan penegak hukum.

“Yang menjadi masalah draf Perpres itu sendiri bagaimana TNI berdasarkan draf tersebut memiliki tugas yang komprehensif,” kata Haripin.

Menurutnya, ada sejumlah alasan mengapa TNI enggan sebatas diperbantukan dalam mengatasi kejahatan terorisme.

Pertama, terkait legal. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 7 Ayat 2 memuat ketentuan TNI menjadi komponen utama dalam menghadapi ancaman militer yaitu di antaranya; aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerjasama dengan terorisme dalam negeri, atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa.

Kedua, alasan strategis. Perlu sistem dan mekanisme yang terukur dalam menentukan definisi, spektrum dan metode penanganan ancaman.

“Ketiga, alasan kompetisi pengaruh politik. Rivalitas antara TNI dan Polri secara kelembagaan maupun personal para elit keamanan,” tutur Haripin.

Sementara keempat, atau yang terakhir, ialah alasan kultural. Hal ini berkaitan dengan situasi psikologis atau budaya internal.

News Feed