by

Surat ‘Aneh’ Polres Pangkal Pinang Tak Surutkan Cipayung Plus Desak Gubernur Babel Mundur

BANGKA BELITUNG – Kelompok Cipayung Plus Bangka Belitung (Babel) yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) tak pernah berhenti mengkritisi dan mengevaluasi kinerja Gubernur Babel , Erzaldi Rosman. Dalam keterangan resminya, mereka menyatakan jika Erzaldi Rosman minim prestasi dan gagal total dalam menyejahterakan masyarakat.

Juru Bicara Kelompok Cipayung Plus, Ari Juliansyah menerangkan, ada beberapa indikator yang bisa dijadikan tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja Erzaldi Rosman. Selama empat tahun kepemimpinannya, Ari menilai Erzaldi terbukti gagal total mewujudkan visi misinya serta program platform unggulan yang diusungnya. “Visi mewujudkan Babel sejahtera, maju, unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, cepat dan berbasis teknologi serta pelayanan publik yang efesien masih jauh panggang dari api,” kata Ari dalam keterangan resminya yang diterima wartawan, Senin (26/10/2020).

Ironisnya, Ari melanjutkan, dari sepuluh program unggulan Erzaldi tak ada satu pun yang terealisasi. Program unggulan tersebut antara lain Babel Hijau, Babel Biru, Babel Cerdas, Babel Juara, Babel Maju, Babel Terang, Babel Mandiri, Babel Berdaulat, Babel Sejahtera dan Babel Makmur.

“Semua program ungggulan itu ternyata hanya manis saat diucapkan dalam kampanye namun miskin aplikasi. Itulah yang dirasakan masyarakat Bangka Belitung saat ini,” ujarnya.

Ari yang juga Ketua Umum IMM Cabang Babel itu menambahkan, evaluasi kinerja ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kinerja Erzaldi. Fakta di lapangan hampir di semua sektor tidak terlihat perubahan dan peningkatan yang signifikan, walaupun dalam visinya tertulis akan melakukan perbaikan secara komprehensif. “Artinya, bisa dikatakan bahwa kondisi Provinsi Babel saat ini tak ubahnya pulau hantu yang tidak bertuan,” sindir Ari.

Masih menurut Ari, selama ini Erzaldi membiarkan masyarakat terlantar, tingkat pengangguran tinggi, kesejahteraan masyarakat terabaikan, kemiskinan kian bertambah, distribusi pembangunan tidak merata bahkan nihil. “Tidak heran bila septisme rakyat kian membuncah melihat model kepemimpinan Erzaldi Rosman yang penuh kepalsuan dan kebohongan (ngerapek),” tegas dia.

Juru Bicara Kelompok Cipayung Plus lainnya, Goklas Hutagaol menerangkan, rencananya kritik dan evaluasi organisasinya akan dituangkan dalam bentuk aksi demonstrasi yang akan dilakukan hari ini, Senin (26/10/2020) dengan titik fokus di depan Kantor Gubernur Babel. “Aksi ini berangkat dari kesadaran seluruh rakyat Babel sekaligus era kebangkitan kaum muda 28 Oktober yang sejatinya memiliki tanggung jawab moral mengawal sirkulasi kekuasaan,” papar Goklas.

“Ini kami lakukan sebagai protes keras dan teguran terhadap gubernur. Karenanya, aksi ini memiliki tujuan mulia mengkritisi sekaligus mengevaluasi kinerja dan kegagalan Erzaldi Rosman yang minim prestasi.” imbuhnya

Namun, aksi unjuk rasa itu urung dilakukan lantaran satu dan lain hal, salah satunya adalah terbitnya surat janggal yang dikeluarkan oleh Polres Pangkal Pinang dengan nomor surat B/55/X/2020/Intelkam tanggal 25 Oktober 2020 di tanda tangani Oleh Kasat Intelkam Polres Pangkal Pinang atas nama Navy Pradhana.

“Atas hal itu, kami menunda aksi demonstrasi tersebut karena karena kami kelompok cipayung plus Bangka Belitung Mencintai Kota Pangkal Pinang. Pertimbangan tersebut diambil berkaitan dengan adanya surat janggal yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian resor Pangkal Pinang,” terang Goklas.

Menurut Goklas, surat aneh Polres Pangkal Pinang tersebut merupakan upaya mematikan demokrasi di Bangka Belitung. “Terindikasi sebagai upaya melemahkan gerakan di Bangka Belitung. Surat aneh tersebut dikhawatirkan bisa menciptakan kericuhan besar saat aksi dan menjadi landasan untuk mengkriminalisasi mahasiswa dan masyarakat,” tutur dia. Atas hal itu, Goklas menegaskan pihaknya akan melaporkan surat ini ke Mabes Polri, mengingat Kepala Polisian RI dianggap lebih bijak dibandingkan Polres Pangkal Pinang yang sudah mengeluarkan surat aneh kepada mereka.

“Kami menolak aparat penegak hukum di Bangka Belitung dijadikan alat kekuasaan untuk mengerdilkan gerakan demokrasi juga mematikan demokrasi. Aksi kami tunda untuk kekuatan lebih besar pada bulan November nanti dengan tuntutan gubernur harus mundur dari jabatannya,” tegas Goklas.

Goklas ingin masyarakat Bangka Belitung tahu jika mereka berjuang untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Waktu yang ada akan dimanfaatkan Goklas dan rekan-rekannya untuk menghimpun kekuatan mereka yang memiliki kekecewaan sama terhadap Erzaldi yang tak memenuhi janjinya.

“Kami akan mengorganisir sejumlah perwakilan masyarakat se-Bangka Belitung yang merasa kecewa terhadap kinerja dan pelbagai kebijakan Gubernur Babel yang tidak dapat memenuhi janjinya serta tidak sesuai espektasi rakyat Babel,” demikian Goklas.(*)

News Feed