by

DPR : Perlu Sangat Berhati-hati Membahas Perpres Pelibatan TNI

-Nasional-37 views

Papua, jurnas.id – Perpres pelibatan TNI dalam menangani kejahatan terorisme dipandang perlu untuk mendengar pandangan serta masukan berbagai pihak  untuk membahas aturan hukum tersebut.

Hal itu disampaikan Anggota DPR Arsul Sani dalam webinar bertajuk  ‘Pelibatan TNI Dalam Penanganan Aksi Terorisme’ yang diselenggarakan oleh MARAPI Consulting & Advisory bersama Program Studi Hubungan Internasional, FISIP Universitas Cenderawasih, Papua pada Rabu, 27 Oktober 2020.

“Saat ini Komisi III DPR masih melakukan pengkajian (terhadap Rancangan Perpres Peli-batan TNI dalam menangani aksi terorisme). Kami memandang perlu masukan dari pemangku kepentingan sebanyak mungkin masukan agar Perpres ini sesuai dengan aspirasi masyarakat” papar Arsul yang juga politisi dari PPP ini.

Ia kemudian mengingatkan bahwa politik hukum Indonesia telah menetapkan terorisme dalam ranah tindak pidana yang berbasis pada sistem penegakan hukum pidana yang terintegrasi (integrated criminal justice system), bukan sistem militer atau sistem keamanan internal (Homeland security). Dengan demikian yang harus dirumuskan adalah pelibatan TNI dalam konteks yang seperti apa dan kerangka kebijakan yang bagaimana. “Kami menginginkan pelibatan TNI yang proporsional dalam penindakan, berada di bawah koordinasi BNPT. Intinya kita harus berhati-hati agar tidak memberikan cek kosong yang melanggar Undang-undang,” jelasnya.

Dosen pada Program Studi Hubungan Internasional, Jurusan Ilmu Politik,  FISIP Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, menyatakan bahwa peran TNI dalam kontra-terorisme harus dibatasi. “Harus ada Batasan jelas bagi TNI jika dilibat-kan dalam penanganan terorisme. Kami di Papua punya pengalaman yang berbekas dan menimbulkan trauma akibat tindakan aparat yang melampaui batas. Kami mendukung dengan catatan perlu dibatasi, sebagai perbantuan dan bukan kegiatan operasi yang per-manen,” tukasnya.

Menurut Marinus,  mekanisme pelibatan harus berdasarkan eskalasi ancaman yang melampaui kapasitas kepolisian (beyond police capacity), diputuskan oleh Presiden untuk menguatkan peran otoritas sipil, diatur dengan jelas batasan waktu dan ruang lingkup perbantuannya.”Operasi TNI harus melibatkan satuan organik lokal, karena berdasarkan pengalaman di Papua banyak kekera-san dilakukan oleh non organik lokal karena mereka tidak memahami pendekatan yang tepat di tengah masyarakat,” tandasnya.

Beni Sukadis yang merupakan aktivis, peneliti sekaligus pendiri MARAPI Consulting & Advisory menegaskan perlunya pelibatan TNI untuk konsisten dengan Undang-Undang TNI. “Tetap menjaga profesionalitas TNI dan disertai dengan pengawasan yang ketat,” tutur dia.

 

News Feed