by

Agar Jangan Salah Arah, CWI Siap Pantau Pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020

-Berita-24 views
Direktur Eksekutif CWI, Syafrudin Budiman–biasa disapa Gus Din–

Jakarta, Jurnas.id – Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) siap diawasi Corona Watch Indonesia (CWI).

Direktur Eksekutif CWI, Syafrudin Budiman menegaskan kebijakan yang menyakut kepentingan banyak warga masyarakat itu harus diawasi supaya anggaran yang ada dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menyimpang dari aturan main yang telah ditetapkan.

“Siap mengawasi dan memantau segala kebijakan regulasi oleh pemerintah agar seluruh anggaran dana berjalan sesuai koridornya,”kata Syafrudin kepada Jurnas.id, Ahad (23/8/2020).

Pria yang biasa disapa Gus Din ini juga menyebutkan pihaknya siap bersinergi dengan instansi terkait dalam mengawasi pengunaan anggaran itu. “Ini uang besar, kita harus pantau dong! Semua harus diawasi supaya dengan Perppu tersebut penanganan pandemi Covid-19 ini bisa berjalan dengan aturan yang ada jangan sampai salah arah, ini yang menurut saya di kontrol bersama supaya tidak terjadi kecurangan,” jelasnya.

Atas itu, ia berharap besar agar tidak ada pihak-pihak yang menyalahgunaan kewenangannya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.“Oleh karena itu, saya berharap oposisi baik di dalam parlemen dan diluar parlemen atau di civil society dan mungkin pihak pemerintah itu sendiri, ada Kepolisian,TNI, Kejaksaan Kehakiman, ada kelompok-kelompok pemantau korupsi terlibat bahkan KPK , untuk bisa mengawasi kewenangan dan kebijakan sampai teknis pelaksanaan bahkan sampai pertanggungjawabannya,” tandasnya.

Diketahui melalui Perppu dimaksud, pemerintah menambah belanja dan pembiayaan penanganan COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun sehingga terjadi defisit dalam APBN 2020 menjadi 5,07%. Adapun rincian alokasi belanja itu yakni dukungan anggaran kesehatan sebesar Rp75 triliun, perluasan jaring pengaman sosial Rp110 triliun dan dukungan bagi dunia usaha dan industri sebesar Rp70,1 triliun. Pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan untuk pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp150 triliun. Dalam Perppu itu, Bank Indonesia juga diberikan kewenangan untuk membeli surat utang yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana. (Bar)

News Feed